PEKANBARU –(KIBLATRIAU.COM)-- Prestasi membanggakan. Provinsi Riau kembali meraih penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) pada 2025. Penghargaan tersebut diserahkan Menko PMK, Pratikno, di Auditorium KH. M. Rasjidi, Jakarta Pusat dan diterima Kepala Dinas P3AP2KB Riau, Fariza, mewakili Gubernur Abdul Wahid. Capaian ini menegaskan konsistensi Riau dalam membina seluruh kabupaten/kota hingga meraih predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). ''Riau pertama kali menapaki capaian KLA sejak tahun 2013 ketika Kabupaten Siak mendapat predikat Pratama. Setelah itu, capaian terus meningkat hingga seluruh kabupaten/kota di Riau berhasil meraih predikat KLA pada 2023. Maka diberikanlah penghargaan Provila ini,'' ungkap Fariza, Selasa (19/8/2025).

Di tingkat nasional, jumlah provinsi penerima penghargaan menurun dari 14 pada 2023 menjadi 13 pada 2025. Dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat, terdepak dari daftar setelah beberapa kabupaten/kotanya gagal mempertahankan capaian KLA. Sulawesi justru berhasil masuk menggantikan posisi mereka. Kondisi ini menunjukkan persaingan antar provinsi cukup ketat, karena penilaian tidak hanya menyangkut komitmen pemerintah daerah, melainkan juga konsistensi kabupaten/kota memenuhi indikator perlindungan anak.

Riau menjadi salah satu provinsi yang berhasil bertahan. Menurut Fariza, strategi yang ditempuh pemerintah daerah tidak lepas dari pendampingan dan edukasi berkelanjutan, baik kepada kabupaten/kota maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi. Ia menekankan, keberhasilan tersebut lahir dari komitmen kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk benar-benar menghadirkan perlindungan anak sebagai bagian dari kebijakan. ''Pada prinsipnya, Kabupaten/Kota Layak Anak bukan hanya tugas pemerintah saja. Keberhasilan ini karena ada komitmen pemerintah, kepala daerah, dan juga keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta media massa. Semua harus berperan,'' terangnya.

Selain itu, Fariza menjelaskan capaian Riau mempertahankan Provila bukan hasil instan, melainkan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) lima tahun yang disusun Dinas P3AP2KB. Menurutnya, setiap tahun telah dilakukan evaluasi atas predikat KLA di kabupaten/kota. “Kalau ada daerah yang tiga tahun berturut-turut masih berada di predikat sama, harus kita dorong agar naik tingkat. Begitu juga yang masih bertahan di predikat pertama, kita lakukan pendampingan intensif,'' sebut Fariza.

Pendampingan itu dilakukan lewat rapat koordinasi, verifikasi administrasi, hingga pemanggilan khusus kabupaten/kota yang stagnan. Selain indikator teknis, kebijakan daerah juga menjadi penilaian penting. Fariza mengakui penghargaan Provila memang menjadi kebanggaan, tetapi yang terpenting adalah implementasi nyata perlindungan anak di lapangan. ''Setiap tahun kami sudah menyiapkan diri karena tugas ini memang bagian dari fungsi pokok kami. Namun penghargaan hanyalah pengakuan, yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak menjalankan perannya agar kekerasan terhadap anak bisa dicegah,'' tuturnya. ***