PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Tampak ribuan mahasiswa Riau menggelar unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Riau, Rabu (27/8/2025). Dalam orasi itu, mereka meminta agar DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2024 lalu.

Dimana, ada sekitar Rp1,7 triliun defisit anggaran Provinsi Riau yang terjadi tahun 2024 lalu. Akibatnya, banyak infrastruktur Riau banyak yang terbengkalai dan tak terawat.

Ketua GMNI Riau, Teguh Azmi dalam orasinya menerangkan bahwa untuk menjawab permasalahan defisit anggaran tersebut harus ada pembentukan Pansus oleh DPRD Riau.

Melalui Pansus, maka akan terkuak apa saja yang terjadi dalam penyelenggaraan APBD 2024 lalu.

"Makanya, pansus adalah jalan yang suci untuk menguak defisit anggaran hingga Rp1,7 triliun. Karena banyak sekali hak-hak rakyat yang diambil oleh pejabat," teriak Teguh dalam orasinya.

Dalam unjuk rasa itu, mereka juga menduga ada mal administrasi dalam penyusunan KUA PPAS APBD Riau tahun 2024 lalu. Selain itu, mereka menilai ada kejanggalan dalam penyusunan APBD 2024.

Oleh sebab itu, mereka mendesak untuk membentuk Pansus terkait defisit anggaran tahun 2024. Kemudian mereka juga meminta DPRD untuk menindaklanjuti hasil kerja dari Pansus.

Pihaknya berharap, DPRD Riau menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Desakan Pansus Defisit Anggaran 2024, DPRD Riau Akan Gelar Rapat Pimpinan dan Fraksi
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis menerima tuntutan mahasiswa Riau terkait aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Rabu (27/8/2025).

Dalam aksinya, mahasiswa meminta agar DPRD Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran Provinsi Riau yang terjadi pada 2024 lalu. Pansus tersebut bertujuan untuk menguak apa yang menjadi penyebab terjadinya defisit anggaran hingga Rp1,7 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, ada sekitar Rp1,7 triliun lebih defisit anggaran Provinsi Riau pada tahun 2024 lalu.

Selain itu, mereka menduga ada maladministrasi dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Riau tahun 2024.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis mengatakan, bahwa permasalahan ini sudah sejak lama. Bahkan pihaknya dari DPRD Riau pernah juga untuk merencanakan hal itu, namun ada mekanisme yang harus dilalui.

"Salah satu syarat pembentukan Pansus itu harus diusulkan, sesuai Tatib DPRD Riau Pasal 91 poin B, minimal diusulkan oleh 10 Anggota DPRD dari dua fraksi yang berbeda," tegas  Budiman.

Hanya saja, tambah Budiman, syarat tersebut belum didapatkan. Karena itu, sehingga mahasiswa merasa tidak puas.

"Akibatnya mereka melakukan unjuk rasa, kenapa pembentukan Pansus ini belum juga dilaksanakan. Tentu dengan dorongan mahasiswa, ini akan menjadi perhatian kita bersama, terutama pimpinan, fraksi dan anggota DPRD Riau semuanya," ujar Budiman.

Dengan kondisi seperti ini, sebut Budiman, tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Jika memang memenuhi syarat, maka akan dibentuk Pansus.

Sebagai tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa tersebut, pihaknya akan segera melakukan rapat bersama pimpinan DPRD Riau dan dilanjutkan dengan rapat bersama fraksi.

Dalam unjuk rasa itu, dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Dimana unjuk rasa berjalan dengan aman dan lancar ***