PEKANBARU --(KIBLATRIAU.COM)-- Komisi III DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau, Rabu (17/09/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis, termasuk terkait pergantian pimpinan di salah satu anak perusahaan PT SPR, yakni SPR Trada.

Direktur PT SPR, Ida Yulita Susanti, dalam forum itu menyampaikan rencana perusahaan untuk mengganti Direktur SPR Trada dengan pejabat baru. Rencana tersebut dipaparkan sebagai bagian dari langkah pembenahan dan penyegaran manajemen.

Namun, rencana pergantian itu langsung mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPRD Riau, H. Abdullah, S.Pd. Ia meminta agar keputusan tersebut ditunda terlebih dahulu.

“Direktur SPR Trada jangan diganti dulu. Biarkan beliau menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Setelah itu baru bisa dilakukan evaluasi,” ungkap Abdullah dalam rapat tersebut.

Menurut Abdullah,  keberlangsungan manajemen yang stabil sangat penting demi menjaga kelancaran program kerja yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa DPRD Riau menginginkan setiap kebijakan BUMD berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat dan peningkatan deviden bagi Riau.

Selain itu, RDP ini juga membahas evaluasi kinerja BUMD di Riau secara keseluruhan. Komisi III menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusan, terutama terkait pengelolaan aset dan kebijakan strategis perusahaan daerah.***