Laporan : Anton
Inhil

     SAAT ini,  program ketahanan pangan Desa Saka Palas Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, tahun anggaran 2025 menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dinilai menyisakan banyak tanda tanya, terutama terkait besaran anggaran dan realisasi di lapangan.

Program ketahanan pangan tersebut difokuskan pada pengembangan ternak kambing. Namun hingga akhir Desember 2025, kegiatan masih berada pada tahap pembangunan kandang, bahkan  pengadaan ternak belum terlihat secara fisik di lokasi. Selain itu, ada beberapa bahan yang diperlukan seperti, kayu 5/7, 
Papan 2/5. Papan 2/20. atap spandek, atap Pigreglas serta 
Ukuran kandang 6x12.

Pada Selasa, 23 Desember 2025, wartawan Kiblatriau.com turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi dan konfirmasi kepada pihak terkait. Dalam peninjauan tersebut, awak media menemui Ketua BUMDes Saka Palas Jaya, Muhammad Ali, selaku pelaksana kegiatan.

Kepada awak media, Muhammad Ali menjelaskan bahwa anggaran pembangunan kandang kambing sebesar Rp35 juta yang mencakup pembelian kayu serta upah tukang sebesar Rp8 juta. Menurutnya, anggaran tersebut telah disusun dan dijalankan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sementara itu, untuk item pembelian kambing, Muhammad Ali menyebutkan anggaran sebesar Rp41 juta, sebagaimana tercantum dalam RAB program ketahanan pangan desa.

Mirisnya, rincian tersebut justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, dalam dokumen program disebutkan jumlah kambing yang akan dibeli sebanyak 55 ekor.

“Kalau anggaran Rp41 juta untuk 55 ekor kambing, berarti satu ekor berapa harganya? Ini yang jadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya Selasa (23/12/2025)..

Pantauan awak media di lapangan menunjukkan bahwa pertanyaan warga tersebut bukan tanpa alasan. Harga kambing di pasaran saat ini diduga tidak sebanding dengan perhitungan yang tertuang dalam program.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Saka Palas Jaya, Angga, membenarkan bahwa RAB pembelian kambing memang demikian adanya. Ia menyebutkan bahwa pihak desa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah sistem yang telah ditetapkan.

“RAB itu memang betul adanya. Kami tidak bisa mengubah sistem pembelian. Yang dibeli itu anak-anak kambing dengan harga segitu, dan nanti ada masa penggemukan,” jelas Angga kepada Kiblatriau.com belum lama ini.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam keraguan masyarakat. Warga berharap adanya penjelasan lebih rinci, mulai dari spesifikasi kambing, usia ternak, hingga mekanisme pengadaan yang dilakukan oleh BUMDes.

Selain persoalan pembelian kambing, awak media Kiblatriau.com juga meninjau langsung kondisi pembangunan kandang kambing bersama Kepala Desa Saka Palas Jaya, Samijo. Dari hasil peninjauan itu, terlihat bangunan kandang masih dalam kondisi rangka kayu dan belum selesai sepenuhnya.

Material kayu yang digunakan diketahui merupakan kayu lokal jenis akasia yang tumbuh di perkebunan masyarakat setempat. Kayu tersebut dibeli dari warga, lalu diolah menggunakan mesin senso (chainsaw).

Kepala Desa Samijo mengungkapkan bahwa penggunaan kayu lokal dilakukan karena keterbatasan material kayu di pasaran.

“Kayu sekarang susah dicari, bang. Di bangsal kosong juga tidak ada. Kemarin sempat ada razia besar-besaran, jadi bahan kayu memang langka,” ujar Samijo.

Kondisi fisik kandang yang masih sederhana ini kembali memicu pertanyaan masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan besarnya anggaran pembangunan kandang yang telah dialokasikan.

Sejumlah warga menilai terdapat ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kondisi bangunan di lapangan. Mereka berharap pemerintah desa dan pengelola BUMDes dapat membuka data secara transparan agar program ketahanan pangan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Hingga berita ini diterbitkan, program ketahanan pangan Desa Saka Palas Jaya masih berjalan. Masyarakat berharap program yang bersumber dari Dana Desa (DD) ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga desa serta dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Anton)