INHIL--(KIBLATRIAU.COM)-- 
Program ketahanan pangan Desa Sei Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025, kini menjadi sorotan tajam. Sorotan tersebut muncul akibat besarnya anggaran pada dua item kegiatan utama serta minimnya transparansi pengelolaan dana oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketua BUMDes Desa Sei Iliran, Junaidi saat dikonfirmasi wartawan Kiblatriau.com menjelaskan , bahwa program ketahanan pangan tahun 2025 dialokasikan sebesar 20 persen dari Dana Desa, dengan total anggaran mencapai Rp158.408.000. Dana tersebut kemudian dibagi menjadi dua item kegiatan.

“Program ketahanan pangan tahun 2025 ini kami buat dua item. Penanaman jagung seluas dua hektar dengan anggaran Rp69.958.000, dan peternakan itik petelur sebanyak 250 ekor dengan anggaran Rp88.450.000,” jelas Junaidi.

Menurutnya, pengelolaan dua item kegiatan tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh BUMDes dengan tujuan mendukung ketahanan pangan desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
Namun, pernyataan tersebut justru menuai pertanyaan dari berbagai pihak, terutama petani setempat.

Seorang petani Desa Sei Iliran yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa anggaran penanaman jagung dua hektar yang mencapai hampir Rp70 juta dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan praktik pertanian yang selama ini mereka lakukan.

“Kalau kami yang sudah turun-temurun sebagai petani, pengelolaan lahan jagung dua hektar itu paling besar makan dana sekitar Rp20 juta. Itu sudah lengkap semua, mulai dari bibit, upah tebas, upah tanam, upah meracun, sampai perawatan,” paparnya.

Ia pun mempertanyakan klaim penggunaan anggaran yang disampaikan Ketua BUMDes.

“Kalau kata Pak Junaidi sampai hampir 70 jutaan, coba minta rincian anggarannya pak. Apalagi kalau bibitnya jagung emas, setahu kami tidak sebesar itu biayanya,” tambahnya.

Sorotan tidak hanya berhenti pada item penanaman jagung. Tetapi pada item peternakan itik petelur juga menuai pertanyaan. Dari total anggaran Rp88.450.000 untuk pengadaan 250 ekor itik, jika dihitung secara matematis maka biaya per ekor mencapai sekitar Rp353.800.

Perhitungan tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, harga itik petelur di pasaran umumnya jauh di bawah angka tersebut, meskipun ditambah dengan pakan awal, vitamin, serta biaya pendukung lainnya. Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka apakah anggaran tersebut mencakup pembangunan kandang, pembelian pakan untuk berapa bulan, obat-obatan, atau biaya operasional lainnya.

Keterangan Ketua BUMDes tersebut juga mendapat tanggapan dari Kepala Desa Sei Iliran, Pasial, yang mengaku heran dengan besaran anggaran yang disampaikan.
“Kalau segitu angkanya, menurut saya juga tak masuk akal,” ujar Pasial singkat saat dimintai tanggapan.

Selain besarnya anggaran, persoalan lain yang menjadi sorotan adalah sulitnya wartawan memperoleh data dan rincian penggunaan dana secara tertulis. Sejak dimintai klarifikasi pada bulan Desember hingga pergantian tahun 2026, Ketua BUMDes Junaidi terkesan terus mengelak saat diminta menunjukkan data akurat.
Setiap kali dikonfirmasi, Junaidi berulang kali memberikan alasan bahwa seluruh dokumen dan rincian anggaran tidak berada padanya.

“Data-data itu ada di laptop, pak. Laptop saya di rumah mertua,” ujar Junaidi kepada wartawan Kiblatriau.com belum lama ini.

Alasan tersebut disampaikan lebih dari satu kali dan terus berulang, baik saat diminta rincian anggaran penanaman jagung dua hektar maupun pengadaan 250 ekor itik petelur. Hingga berita ini diterbitkan, tidak satu pun data tertulis atau dokumen resmi yang diserahkan kepada media.

Minimnya transparansi ini semakin memperkuat dugaan lemahnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada program ketahanan pangan Desa Sei Iliran tahun anggaran 2025. Perbedaan mencolok antara klaim anggaran dari Ketua BUMDes, perhitungan petani, serta pernyataan kepala desa menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Sejumlah tokoh masyarakat berharap agar pemerintah desa, BUMDes, serta pihak terkait segera membuka data penggunaan Dana Desa secara rinci dan transparan kepada publik, guna menghindari spekulasi dan dugaan penyimpangan.

Wartawan Kiblatriau.com akan terus mengawal dan menelusuri persoalan ini, serta berupaya meminta klarifikasi lanjutan dan data pendukung dari pihak BUMDes maupun instansi terkait hingga terdapat kejelasan mengenai penggunaan anggaran program ketahanan pangan Desa Sei Iliran tahun 2025. (Anton).