PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Pemerintah Provinisi Riau melalui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk bekerja lebih maksimal dan fokus menyelesaikan program skala prioritas di tengah kondisi defisit anggaran daerah yang mencapai Rp1,2 triliun.

Penegasan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat memimpin Apel Perdana Tahun 2026 bersama seluruh ASN Pemprov Riau di Lapangan Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1/2026).

SF Hariyanto menekankan bahwa penyelesaian tunda bayar dan tunda salur menjadi pekerjaan paling mendesak yang harus segera dituntaskan.

“Semua tugas itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Yang paling prioritas saat ini adalah menyelesaikan tunda bayar dan tunda salur karena itu sangat dinantikan masyarakat,” tegas SF Hariyanto.

SF Hariyanto mengakui bahwa sepanjang 2025, kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam penyelesaian kewajiban tunda bayar. Namun demikian, ia memastikan seluruh jajaran telah berupaya keras sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kondisi keuangan kita memang berat. Tapi di 2026 ini saya minta seluruh ASN bekerja dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kinerja agar persoalan tunda bayar dan tunda salur bisa segera diselesaikan,” ungkap SF Hariyanto.

Memasuki tahun anggaran 2026, Plt Gubernur juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) fokus pada kegiatan yang benar-benar prioritas dan realistis. Seluruh program, kata dia, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih dalam tahap pemulihan.

“Semua kegiatan sudah kita sepakati bersama kepala OPD dan inspektorat. Yang sudah disepakati itu harus dikerjakan dan tidak boleh berubah di tengah jalan,” papar SF Hariyanto.

Ia juga mengingatkan agar OPD tidak kembali membuka peluang lelang tambahan terhadap kegiatan yang telah ditetapkan, karena berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran dan memperberat beban keuangan daerah.

Dalam kondisi fiskal yang penuh tantangan, SF Hariyanto mengajak seluruh jajaran Pemprov Riau mengedepankan kebersamaan dan kejujuran.

Menurut SF Hariyanto, dua hal tersebut menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan defisit anggaran.

“Saya minta kebersamaan dan kejujuran. Insyaallah, tanpa gaduh dan ribut-ribut, defisit ini bisa kita selesaikan,” urai SF Hariyanto.

Terkait pendapatan daerah, Plt Gubernur optimistis target APBD 2026 sebesar Rp8,3 triliun masih realistis untuk dicapai. Pemprov Riau, kata dia, telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak ketiga, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di Riau, guna mendukung pencapaian target tersebut.

“Target pendapatan sudah kita tetapkan Rp8,3 triliun. Kita optimistis karena sudah bertemu dengan pihak ketiga seperti PHR dan lainnya,” jelas SF Hariyanto.

Di sisi lain, Pemprov Riau juga memastikan tetap melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur strategis pada 2026. Salah satunya pembebasan lahan untuk pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti yang telah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

“Tahun ini kita mulai pembebasan lahan flyover Garuda Sakti. Untuk fisiknya nanti dari pusat,” sebutnya.

Selain itu, Jalan HR Soebrantas juga ditetapkan sebagai skala prioritas karena menjadi jalur utama lintas regional. SF Hariyanto menilai peningkatan kapasitas jalan tersebut mendesak untuk mengantisipasi kemacetan yang kian parah.

Pemprov Riau juga akan melakukan penataan ulang Simpang SKA Pekanbaru. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penghapusan lampu lalu lintas di kawasan tersebut serta penutupan akses tertentu guna melancarkan arus kendaraan.

Tidak hanya fokus pada belanja dan infrastruktur, Pemprov Riau juga berencana membentuk atau menambah Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.Ditambahkan SF Hariyanto, masih banyak objek pajak potensial yang belum tergarap maksimal akibat keterbatasan kewenangan penyidikan.

“Kita banyak objek pajak, tapi tidak bisa menyidik karena PPNS kita terbatas,” katanya.

Ia pun meminta Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk menyiapkan dan melatih ASN agar dapat ditugaskan sebagai PPNS, sehingga optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan lebih efektif.

Menutup arahannya, Plt Gubernur Riau kembali mengingatkan seluruh ASN untuk meningkatkan etos kerja dan kualitas pelayanan publik di tahun 2026.

“Tahun 2025 memang berat. Namun, di tahun 2026 ini mari kita bekerja lebih baik, lebih fokus, dan tetap menjaga kekompakan,” tutur SF Hariyanto.***