PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--
Pemerintah Provinsi Riau melalui 
Plt Gubernur Riau, SF Haryanto, secara resmi membuka Lokakarya dan Dialog Multipihak Green for Riau Initiative, digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (29/1/2026).

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan terkait, mulai dari unsur pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan sektor swasta.

“Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya dan Dialog Multipihak: Green for Riau Initiative: Rencana Aksi Mitigasi, Safeguards dan Aktor Kunci secara resmi dibuka,” ujar Plt Gubernur Riau, SF Haryanto, dalam sambutannya.

Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dalam penguatan aksi mitigasi perubahan iklim di Provinsi Riau. Sebelumnya, Green for Riau resmi diluncurkan pada 8 Mei 2025.

Inisiatif ini dibentuk dengan tujuan memajukan konservasi hutan, restorasi lahan gambut, serta pengurangan emisi gas rumah kaca di daerah tersebut.

Adapun lokakarya yang digelar hari ini menjadi tindak lanjut untuk membahas dan menentukan strategi implementasi Green for Riau Initiative.

SF Haryanto menjelaskan bahwa lokakarya ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan, proses teknis, serta kolaborasi multipihak yang sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Riau.

“Kita berharap, forum ini dapat melahirkan ide-ide cemerlang guna mewujudkan Green for Riau secara konkret,” jelas SF Hariyanto.

Lebih lanjut, SF Hariyanto menegaskan bahwa Provinsi Riau memiliki peran yang sangat penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim daerah, khususnya pada sektor berbasis lahan.

Menurut SF Hariyanto, sektor kehutanan masih menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca di Riau, dengan porsi lebih dari 80 persen.

“Pada periode lima tahun terakhir, Riau telah mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 13 persen,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, secara nasional Provinsi Riau juga ditargetkan berkontribusi dalam pencapaian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca jangka panjang yang mendekati 90 persen pada 2045.

“Dalam rangka kebijakan itulah, Green for Riau yang diluncurkan pada Mei 2025 kini memasuki fase lanjutan dan kami posisikan sebagai platform implementatif untuk memperkuat kesiapan REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau. Fokusnya jelas, yakni penguatan aksi mitigasi di sektor berbasis lahan dengan penerapan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat,” tutur SF Hariyanto.***