Laporan : Anton 
Inhil

     SAAT ini, program ketahanan pangan tahun 2025 yang dikelola Direktur BUMDes Muhammad Ali di Desa Saka Palas Jaya (SP 14), Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi sorotan tajam warga. Program peternakan kambing yang menelan anggaran puluhan juta rupiah itu diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hingga kini masyarakat mengaku belum melihat adanya kambing di kandang yang telah dibangun.

Dugaan tersebut mencuat setelah awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi kandang kambing di desa tersebut. Dari hasil pantauan, kandang terlihat kosong tanpa satu ekor kambing pun berada di dalamnya.

Seiring dengan itu, warga pun mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran program ketahanan pangan yang bersumber dari 20% dana desa tersebut. Bahkan sebagian warga menyebut program itu terkesan “fiktif” karena realisasi di lapangan dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan.

Kepala Desa Mijo saat dikonfirmasi awak media mengaku sebelumnya sudah mengingatkan Direktur BUMDes agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara.

“Saya sudah pernah menyarankan dan menegur Direktur BUMDes agar hati-hati menggunakan uang negara,” ujar Kepala Desa Mijo.

Tim media Kblat Riau. Com juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur BUMDes Muhammad Ali melalui pesan singkat. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut hanya dibaca tanpa ada tanggapan. Selain itu, awak media turut menghubungi Herlina selaku pendamping BUMDes Kecamatan Pelangiran, namun belum memberikan respons terkait persoalan tersebut.

Saat wartawan mengonfirmasi Sekretaris Desa, Angga, terkait keberadaan kambing di kandang, ia meminta agar pertanyaan itu langsung disampaikan kepada Direktur BUMDes.

“Coba tanyakan ke direkturnya,” ujar Angga singkat.

Ketika kembali ditanya apakah saat ini terdapat kambing di kandang tersebut, Angga mengaku kurang memperhatikan kondisi di lapangan.

“Saya kurang perhatikan,” katanya.
Sementara itu, Camat Pelangiran melalui pesan singkat menjelaskan bahwa keterlambatan pengadaan kambing disebabkan adanya kesalahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Kemarin RAB-nya salah, kambingnya memang belum dibeli. Sekarang RAB-nya sudah diperbaiki. Bendahara BUMDes sedang ke Jawa, menunggu pulang baru kambing dibeli. Itu informasi dari sekdes,” ujar Camat Pelangiran.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Warga mempertanyakan mengapa pembangunan kandang tetap dilakukan sementara pengadaan kambing belum direalisasikan.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dengan besarnya anggaran yang digunakan dalam program ketahanan pangan tersebut.

“Kami merasa aneh, Pak. Penanaman jagung dua hektare saja disebut menghabiskan dana Rp51 juta. Padahal kami sudah puluhan tahun bertani, belum pernah dengar biaya tanam jagung sebesar itu,” sebutnya.

Warga juga menyoroti kualitas pembangunan kandang kambing yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang disebut mencapai Rp88 juta. Menurut mereka, kandang hanya menggunakan kayu akasia dengan ukuran kecil serta alas dari pecahan semen sederhana.

“Dari kandangnya saja sudah terlihat janggal. Sampai hari ini kambing satu ekor pun belum ada,” tambah warga yang enggan namanya disebutkan.

Masyarakat menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut penggunaan dana publik. Warga juga menyinggung pentingnya penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka penggunaan anggaran program desa.
Selain itu, warga meminta pihak pemerintah dan aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan untuk melakukan audit terhadap program ketahanan pangan di sejumlah desa atau SP di Kecamatan Pelangiran.

“Kami berharap pemerintah turun langsung mengecek dan mengaudit beberapa desa di Kecamatan Pelangiran. Kami yakin masih banyak dugaan korupsi yang harus diperiksa,” ujar salah seorang warga.

Warga berharap adanya pemeriksaan menyeluruh agar penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Direktur BUMDes Muhammad Ali terkait rincian penggunaan anggaran maupun kapan pengadaan kambing akan direalisasikan.***