PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--Tim Aliansi Daulat Sumatera yang terdiri dari sembilan regional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI di Sumatera mendesak pemerintah pusat dan seluruh gubernur di Pulau Sumatera segera mengambil langkah serius menyelamatkan kondisi ekologis yang dinilai sudah berada di titik kritis.

Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Pulihkan Sumatera dari Bencana Ekologis” yang digelar di Maps Coffee, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (25/5/2026).

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, Eko mengatakan bahwa kerusakan hutan, sungai, gambut, pesisir hingga konflik tenurial di berbagai wilayah Sumatera terus terjadi akibat buruknya tata kelola sumber daya alam.

“Seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah di Sumatera telah gagal melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Sumatera,” tegas Eko kepada wartawan, Senin (25/5/3026).

Menurutnya, WALHI regional Sumatera mendorong digelarnya pertemuan gubernur se-Sumatera guna merumuskan langkah penyelamatan ekologis secara terintegrasi.

Selain itu, mereka juga menuntut pengakuan wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat, pencabutan izin industri perusak lingkungan, perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh, Solihin, menyebutkan bencana ekologis yang melanda Sumatera bukan semata akibat faktor cuaca, melainkan dampak langsung dari masifnya alih fungsi hutan dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pemegang konsesi.

Ia mengungkapkan hampir 11,9 juta hektare lahan di Sumatera telah berada dalam penguasaan korporasi. Kondisi itu memicu konflik tenurial, rusaknya habitat satwa, hingga bencana banjir dan longsor di berbagai daerah.

“Perusahaan diberi izin, tetapi pengawasannya lemah. Kawasan bernilai konservasi tinggi seperti gambut dan sempadan sungai justru dirusak secara ugal-ugalan,” paparnya.

Dari Sumatera Selatan, Ica Dirut Walhi kota yang khas dengan makanan empek-empek ini menyoroti dampak bencana ekologis terhadap perempuan.

Menurutnya, perempuan menjadi kelompok paling rentan ketika banjir, kekeringan maupun kebakaran hutan terjadi. Mulai dari krisis air bersih, beban domestik berlipat, ancaman kekerasan berbasis gender di pengungsian hingga hilangnya sumber penghidupan keluarga.

“Perempuan tetap harus memastikan dapur berjalan di tengah situasi bencana. Mereka memikirkan keluarga, anak dan kebutuhan rumah tangga saat dirinya sendiri berada dalam kondisi sulit,” sebutnya.

Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bangka Belitung, Hafis, menyoroti kerusakan ekosistem pesisir akibat pertambangan timah dan ekspansi industri ekstraktif di laut.

Ia menyebut selama lima tahun terakhir terjadi sedikitnya 15 letupan konflik tambang timah di Bangka Belitung yang berdampak pada 42 kampung. Selain itu, terdapat ribuan lubang tambang yang tidak direklamasi dan memicu korban jiwa.

“Kerusakan terumbu karang, mangrove dan padang lamun di Bangka Belitung sudah sangat parah. Negara juga gagal memastikan pemulihan lingkungan,” ujarnya.

Dari Bengkulu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bengkulu, Dodi, menyoroti kriminalisasi petani yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan.

Ia menilai negara cenderung keras terhadap masyarakat, namun lunak terhadap korporasi yang diduga melanggar aturan.

“Banyak perusahaan berada di kawasan hutan dan bermasalah soal HGU, tetapi penegakan hukumnya lemah,” terangnya.

Sementara itu, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Umbu Wulang Tanaamahu, menyebutkan Sumatera telah terlalu lama menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam sejak era kolonial hingga reformasi.

Menurutnya, orientasi pembangunan yang hanya mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi justru mempercepat kerusakan ekologis dan mengancam budaya masyarakat lokal.

“Kalau hutan Sumatera terus rusak, bukan hanya lingkungan yang hilang, tetapi juga budaya dan ruang hidup masyarakat,” tegasnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumbar, Tomi, menambahkan deforestasi dan tambang emas ilegal menjadi penyebab utama bencana ekologis di wilayahnya.

Ia menyebut lebih dari 10 ribu hektare hutan dan lahan di Sumbar rusak akibat aktivitas tambang emas ilegal yang juga telah menelan puluhan korban jiwa.

Sedangkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi, Oscar, menyoroti maraknya PETI di daerah aliran Sungai Batanghari yang memperparah pencemaran sungai dan mengancam sumber air masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumut, Rian Purba, yang menyebut kawasan Bukit Barisan merupakan benteng terakhir satwa endemik Sumatera seperti harimau, badak dan orangutan.

“Kalau hutan terus hilang, generasi mendatang mungkin hanya mengenal satwa Sumatera dari cerita,” urainya.

Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, Ervan, menilai pendekatan penyelamatan lingkungan di Sumatera tidak bisa lagi dilakukan secara administratif per provinsi.

“Kita mendorong pendekatan lintas bentang alam dan lintas wilayah karena kerusakan di satu daerah akan berdampak ke daerah lainnya di Sumatera,” tutur Ervan.***