PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--Setakat ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah mematangkan langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kontribusi sektor perkebunan dan industri kelapa  sawit. Langkah ini diawali dengan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan Kontribusi Pelaku Usaha Perkebunan dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO). Dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten II Sekretariat  Daerah Provinsi Riau, Helmi, di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (8/6/2026). 

Helmi menekankan pentingnya percepatan koordinasi guna memperkuat kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Riau melalui optimalisasi penerimaan daerah dari  sektor perkebunan dan industri kelapa sawit.''Besar harapan kita bagaimana mampu melakukan percepatan langkah koordinasi denga baik. Sehingga dapat memberikan penguatan terhadap fiskal Pemprov Riau melalui optimalisasi penerimaan daerah dari  sektor perkebunan dan industri kelapa sawit,” papar Helmi saat memberikan pengarahan di hadapan peserta rapat.

Helmi meminta agar seluruh agenda pelaksanaan pemeriksaan mulai dari jadwal, komposisi personel yang terlibat, penentuan lokasi tujuan, hingga target hasil yang ingin dicapai segera disusun secara rinci dan matang. Ia berharap SK satgas tersebut dapat  rampung dalam pekan ini, sehingga menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pengawasan.''Item-item yang menjadi perhatian harus diketahui bersama oleh seluruh tim agar kita tidak salah langkah,'' terang Helmi.

Sementara itu,  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari menjelaskan progres teknis pelaksanaan satuan tugas (satgas) optimalisasi pajak daerah. Saat ini, kata dia, surat keputusan (SK) satgas masih dalam tahap perbaikan.  Ninno menjelaskan, terdapat tiga satgas yang dibentuk, yakni bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta  bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Menurut Ninno, pembahasan saat ini difokuskan pada satgas bidang dua dengan pola kerja baru melalui pemeriksaan langsung ke perusahaan. Sejumlah perusahaan akan menjadi sasaran awal tim untuk dilakukan pengecekan terhadap pajak air permukaan,  PBBKB, PKB, hingga penggunaan alat berat. ''Bapenda akan menyusun jadwal dan membentuk Grup WhatsApp untuk koordinasi tim. Sedangkan hasil pemeriksaan nantinya akan dipaparkan berdasarkan temuan di lapangan,'' tutur Ninno.***