INHU--(KIBLATRIAU.COM)--Puluhan warga yang berasal dari Desa Kepayang Sari, Desa Anak Talang, dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, bersama Tim Aliansi Indonesia mendatangi kantor perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai kantor PT Tasma Puja. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan terkait persoalan kemitraan yang menurut warga hingga kini belum memperoleh penyelesaian.

Rombongan yang hadir terdiri atas para petani, tokoh masyarakat, kaum ibu, serta perwakilan Tim Aliansi Indonesia. Turut hadir Sunardi Dinaga dari Tim Aliansi Indonesia, Hadisusanto dari PHMI (Perisai Hukum Masyarakat Indonesia), serta tokoh masyarakat Edi Rangkuti yang akrab disapa "Ketua".

Menurut warga, Edi Rangkuti merupakan salah seorang tokoh yang dituakan dan selama ini aktif mendampingi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan pantauan wartawan Kiblatriau.com, rombongan tiba di kantor perusahaan dengan harapan dapat bertemu langsung dengan pihak manajemen untuk menyampaikan tuntutan dan mencari penyelesaian melalui dialog. Namun, sesampai di lokasi, gerbang kantor dijaga oleh sejumlah petugas keamanan.

Saat masyarakat meminta untuk bertemu dengan pihak perusahaan, petugas keamanan yang berjaga menyampaikan kepada wartawan bahwa tidak ada pihak manajemen perusahaan yang berada di kantor pada saat itu. Keterangan tersebut disampaikan oleh petugas keamanan di lokasi dan belum disertai penjelasan resmi dari pihak perusahaan.

Mendengar penjelasan tersebut, sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak yang berwenang mengambil keputusan. Meski demikian, masyarakat tetap bertahan di depan gerbang kantor sambil menyampaikan tuntutan mereka secara tertib.

Dalam penyampaian aspirasi, beberapa warga mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menciptakan keributan ataupun mengganggu aktivitas perusahaan. Mereka menyatakan hanya ingin memperoleh kepastian mengenai penyelesaian persoalan kemitraan yang menurut mereka telah berlangsung cukup lama.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan bahwa masyarakat sebelumnya telah menyerahkan lahan yang ditanami karet, durian, dan tanaman lainnya berdasarkan kesepakatan pada masa pengelolaan sebelumnya.

Menurutnya, setelah terjadi perubahan pengelolaan kepada PT Agrinas, masyarakat merasa masih memiliki sejumlah persoalan yang belum memperoleh penyelesaian.
"Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami hanya ingin mencari keadilan. Dulu kebun karet, kebun durian, dan tanaman kami ditebang berdasarkan kesepakatan. Sekarang kami berharap ada kepastian terhadap hak-hak masyarakat," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber dan belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama, kaum ibu yang ikut hadir juga menyampaikan harapan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berharap aspirasi masyarakat dapat didengar sehingga penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah.
Selama aksi penyampaian aspirasi berlangsung, Tim Aliansi Indonesia bersama tokoh masyarakat terus mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Edi Rangkuti bersama perwakilan Tim Aliansi Indonesia beberapa kali mengingatkan masyarakat agar menjaga ketertiban serta mengutamakan dialog dalam menyampaikan tuntutan.
Berkat pendekatan persuasif tersebut, suasana di depan kantor perusahaan tetap berlangsung aman dan kondusif. Tidak dilaporkan adanya bentrokan maupun tindakan anarkis selama kegiatan berlangsung.

Di hadapan wartawan, sejumlah warga dari sedikitnya dua desa juga meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Provinsi Riau, hingga instansi terkait agar memfasilitasi penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

"Kami berharap pemerintah dan DPRD jangan menutup mata terhadap persoalan yang kami alami. Kami meminta agar ada penyelesaian yang adil. Kami hanya ingin mempertahankan apa yang menurut kami merupakan hak yang diwariskan oleh datuk dan moyang kami," ujar salah seorang warga.

Warga lainnya mengaku telah beberapa kali mendatangi Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi kepada instansi terkait. Namun, menurut mereka, hingga kini belum ada penyelesaian yang memberikan kepastian.
"Kami sudah berkali-kali datang ke Pekanbaru untuk mencari keadilan. Sampai sekarang kami masih menunggu penyelesaian yang jelas," ujar seorang warga.

Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber yang disampaikan kepada wartawan di lapangan. Upaya Konfirmasi
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Kiblatriau.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak PT Agrinas mengenai aspirasi masyarakat, persoalan kemitraan, dan tidak adanya perwakilan manajemen yang menemui warga saat mereka mendatangi kantor perusahaan.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada PT Agrinas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, demi menjaga keberimbangan, akurasi, dan tanggung jawab pemberitaan (Tim)