PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (DPPPA) menggelar rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak, Selasa (26/3) di ruang rapat kantor walikota.Rapat itu dibuka dibuka langsung  Asisten III Setdako Pekanbaru Drs Baharuddin Ssos.

Hadir dalam rapat itu,  beberapa dinas terkait, seperti Dinas Sosial,  Disnaker,  Disdukcapil. Selain itu,  Dinas Kesehatan,  Dinas Perdagangan dan Perindustrian,  pihak APSAI,  Instansi Vertikal, Forum Wartawan Kota Layak Anak dan Fasilitator Layak Anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru Drs Mahyuddin mengatakan,  bahwa rapat koordinasi ini dalam rangka untuk percepatan  melengkapi data bagi OPD yang terkait,  sehingga apa kendala yang dialami di masing-masing OPD bisa diselesaikan dengan cepat dan bijaksana.

"Jadi rapat koordinasi ini tujuannya agar OPD lain yang terkait bisa memberikan data penunjang dalam percepatan penilaian. Sebab,  masing-masing OPD ini memiliki indikator yang berbeda-beda.Makanya dengan adanya rapat ini,  diharapkan semua OPD segera melengkapi data. Bahkan,  dari intansi vertikal sangat mendukung sekali ,  tata cara pendataan melalui aplikasi ini. Semoga  setiap hari,  angka penilain terus semakin bertambah, 'ujar Mahyuddin didsmpingi Kabid Pemenuhan Hak Anak(PHA) H Bukhairo Sag kepada wartawan, Selasa (26/3).

Diterangkan Mahyuddin,  untuk tahun ini 
ia tetap optimis bisa meraih Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya di Kota Pekanbaru. Karena tahun sebelumnnya,  DPPA sudah mendapatkan predikat madya. 

"Bahkan tambahan raihan tiga puluh poin sudah ditangan. Apalagi,   Perda Layak Anak segera diketok palu dan segera disahkan. Dengan begitu,  tentunya akan menambah penilaian,  " harap Mahyuddin.

Disampaikan Mahyuddin,  ada tujuh kategori yang wajib dipenuhi untik mencapai KLA tingkat Nindiya. 

"Pertama kelembagaan, kedua klaster hak dan kebebasan anak, ketiga klaster lingkungan keluarga, keempat klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, kelima klaster perlindungan khusus, keenam klaster kesehatan dasar.Dan yang terakhir klaster kecamatan dan kelurahan layak anak. Oleh sebab itu,  kita minta dukungan dari semua stakholder yang terkait dalam mendukung kinerja,  sehingga apa yang kita inginkan bersama bisa terwujud dengan baik, " ujar Mahyuddin.

Mahyuddin menambahkan,  untuk kedepannya ada potensi penambahan poin dari sisi pengusaha yang mulai konsen dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

"Kita lihat Apsai sudah menjalankan peran dengan peduli hak anak. Begitu juga peran media massa sudah sangat baik dalam mempublikasikan berita tentang  perlindungan hak anak serta pemenuhan hak anak.Oleh sebab itu,  tugas anak ini merupakan tugas bersama,  sehingga kedepan pertumbuhan anak semakin baik lagi, " harap Mahyuddin.(Hen)