JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasrah bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberi kesempatan lagi untuk PPP mengisi pos Menteri Agama. Hal ini merespons Menteri Agama asal PPP, Lukman Hakim Saifuddin yang terseret kasus jual beli jabatan pasca OTT mantan Ketum PPP Romahurmuziy beberapa waktu lalu. Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, pemberian pos-pos menteri merupakan hak prerogatif presiden Jokowi. Dia pun tak masalah bila nantinya pos menteri agama diberikan partai lain. "Kalau seandainya pak Jokowi juga tidak memberikan kepercayaan kepada PPP di menteri agama dan diberikan kepercayaan di pos menteri lain tidak ada masalah, toh PPP berpengalaman di menteri sosial, menteri koperasi, di menteri perumahan rakyat dan juga menteri pertanian," kata Baidowi di D'Consulate Lounge, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Namun, kata Baidowi, PPP selalu mendapatkan kesempatan untuk mengisi pos menteri agama selama dua periode pemerintahan. "Mungkin karena PPP dianggap partai islam, representasi umat islam sebagai umat terbesar di Indonesia ini," ujarnya. Akan tetapi, Baidowi kembali menegaskan, bahwa partainya siap bila diberi tugas pos menteri lain di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Enggak ada masalah kalau PPP itu di menteri apapun," kata Achmad Baidowi. (Net/Hen)