Wakil Wali Kota Pekanbaru Terima Penghargaan Kota Peduli HAM
Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi saat menerima penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada puncak Peringatan Hari HAM se-dunia ke-71 yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).
BANDUNG---(KIBLATRIAU.COM)--- Prestasi membanggakan kembali ditoreh. Kota Pekanbaru berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada puncak Peringatan Hari HAM se-dunia ke-71 yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).
Peringatan hari HAM ini dihadiri langsung oleh Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil. Selain itu, turut hadir juga sejumlah Gubernur, Wali Kota dan Bupati se Indonesia.
Adapun penghargaan Pekanbaru sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi.
"Alhamdulillah kota kita termasuk peduli HAM. Pemko Pekanbaru tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya," ungkap Ayat Cahyadi.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 ini, peringatan hari HAM se-dunia masuk pada usia ke 71. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Kepala UPT yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.
Sebanyak 425 kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia telah berpartisipasi serta menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Dari jumlah tersebut, 272 Kabupaten/Kota memenuhi kategori Peduli HAM, dan 96 Kabupaten/Kota dikategorikan "cukup" Peduli HAM.
Ada sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Salah satunya penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM. (Lx/Hen)
Tulis Komentar