JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana mengatakan, dengan penghapusan Ujian Nasional, anggaran jauh lebih efisien. "Nanti kan gini, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) kan nanti jauh lebih sederhana. Itu juga biayanya yang tadinya 20 lembar, guru ada 3 juta orang kali 20 lembar itu berapa? Jadi nanti bisa lebih efisien," kata Ade di Jakarta, Sabtu (14/12).

Selain itu, anggaran UN yang jumlahnya sampai ratusan miliar rupiah bisa dialokasikan untuk hal lain."Misalnya untuk pengembangan infrastruktur, bisa memperbaiki sekolah-sekolah, lalu kemudian untuk mengembangkan guru penggerak. Itu kan jadi nanti bisa meningkatkan kesejahteraan guru, bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain," ungkap Ade. Melalui realokasi anggaran yang digunakan untuk mengembangkan guru, maka bisa menghadirkan tenaga pengajar yang kompeten."(Menghadirkan) guru yang kompeten. Oleh karena itu hal-hal yang kemudian kita lakukan efisiensi, bisa kita alokasikan kepada hal yang sangat urgen ke depan," pungkasnya.Erlangga Masdiana mengatakan setelah UN dihapus, parameter kelulusan siswa akan diserahkan ke sekolah.

"Nah kalo untuk kelulusan itu kita serahkan di sekolah, yang itu yang pengganti USBN itu kita serahkan. Jadi di situ guru bisa menentukan target kurikulum," imbuhnya.Wewenang sekolah untuk menentukan kelulusan siswa, jelas dia, sudah ada dalam Permendikbud Nomor 43 tahun 2019. Sekolah akan membuat target dalam kurikulum yang dipelajari siswanya.

Sekolah, lanjut dia, akan melakukan asesmen kompetensi minimum. Dalam program tersebut, anak-anak, guru hingga sekolah akan dinilai. Asesmen dilakukan di kelas IV, VII, dan XI dengan tujuan memberikan selang waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun untuk perbaikan sebelum siswa menyelesaikan pendidikan.

"Selama ini kan anak tidak terbiasa untuk menganalisa dan cenderung pada menghafal dan mereproduksi pengetahuan dibanding implementasinya. Jadi nanti kita lakukan penilaian supaya bisa dilakukan perbaikan ke depan," ungkap Erlangga.Lewat asesmen tersebut, siswa tidak lagi dinilai kemampuannya berdasarkan satu atau beberapa mata pelajaran saja. Sekolah juga akan memperhatikan keahlian atau bakat apa yang ada di dalam diri siswa.

"Jadi penentuan kelulusan itu berada di sekolah dan lagi-lagi bahwa anak-anak itu tidak ditentukan hanya pada satu atau beberapa mata pelajaran itu lulus apa tidak lulus," imbuhnya.Dengan begitu, pengembangan diri siswa menjadi lebih luas. Peserta didik memiliki pengetahuan dasar sembari mampu mengembangkan bakat atau kemampuan khusus yang dia miliki."Dia (siswa) memang mathematics standar minimal punya, tapi punya keahlian misalnya seni jadi bakat itu masing-masing aja bisa. Jadi nanti ke depan kalau ini kita kembangkan terus di SD di SMP di SMA, mereka ketika terjun ke dunia nyata mereka bisa jadi pebisnis agar bisa menjadi kreator bisa mereka luar biasa itu tingkat keragaman nya ya jadi itu sebenarnya gagasan pak menteri seperti itu," tandasnya.(Net/Hen)