JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menuai pro dan kontra. Pemerintah akan mengkaji seberapa penting RUU tersebut. Sebab itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menugaskan para menteri di bidangnya untuk membahas hal tersebut."Kita akan menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU itu," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).Dia menjelaskan nantinya pemerintah akan melihat seberapa pentingnya RUU tersebut. Dan akan merespon hal tersebut kepada DPR."Kita belom memberikan pendapat seperti apa," ungkap Ma'ruf Amin.

Badan Legislasi DPR membuka peluang tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga. RUU tersebut saat ini masih tahap harmonisasi di Baleg. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan, RUU itu bisa tak dibahas kendati masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), jika banyak yang menolak. Semuanya tergantung pertarungan politik di DPR."Apakah lanjut atau tidak itu nanti tergantung pertarungan politik di DPR. Kalau banyak yang menolak dia kemudian tidak akan dibahas. Politik itu kan ruang pertarungan," jelas Willy kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).(Net/Hen)