PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan SE menyampaikan agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau proaktif memberikan peran secara aktif di masing-masing Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, khususnya dalam penyampaian informasi yang cepat, tepat dan mudah dimengerti oleh masyarakat.''Peran aktif dan proaktif yang diharapkan terhadap PPID Utama kabupaten/kota adalah, bersama-sama Tim Gugus Tugas Covid-19 menyaring, mengelola dan mendata setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat," tegas Zufra Irwan.Kata Zufra, hal yang paling penting dalam kondisi seperti ini adalah sumber informasi harus satu pintu. ''Yang tak kalah penting, setiap informasi yang disampaikan harus benar-benar valid, akurat dan disampaikan dengan jujur," imbuhnya.

Perlu juga diingatkan, terang Zufra, dalam kondisi seperti  ini setiap informasi yang akan dipublis kepada masyarakat, sebelumnya disampaikan semestinya dulu kepada Ketua Gugus Tugas setempat.KIP sebut Zufra, secara kelembagaan memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Tim Gugus Tugas Covid19 di Riau yang telah bekerja siang malam sesuai dengan bidangnya masing-masing."Akhir-akhir ini banyak muncul masalah di berbagai daerah di Indonesia, begitu diterapkanya PSBB dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Contoh kasus Pekanbaru. Ini selain karena tidak transparan, juga karena tim yang menangani informasi tidak bekerja dengan baik. Makanya terjadi disinformasi dan miskomunikasi," ujar Zufra.

Jadi kata Zufra, agar kasus sengkarut informasi yang "memakan korban" mutasi pejabat itu tidak terjadi di kabupaten/kota lain di Riau. Salah satunya memang diharapkan peran aktif dan proaktif PPID Utama dalam mengelola serta menyampaikan setiap informasi terkait seluruh dampak dari penanggulangan wabah Covid-19 ini. "Urus informasi terkait Covid-19 ini dengan hati nurani. Sampaikan secara cepat, tepat,valid, akurat serta jujur dan transparan. Yakinlah kalau pemerintah jujur, masyarakat akan mempercayai kita. Kalau pemerintah jujur dan transparan, yakinlah masyarakat akan mendukung semua tahapan yang dilakukan. Awas jangan bermain-main dengan nasib dan hajat hidup masyarakat banyak. Banyak sanksinya. sanksi moral, sanksi agama dan hukum,'' pungkas Zufra.(Hen)