DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna I Tahun 2018 

 PEKANBARU- (KIBLATRIAU.COM) -- Permasalahan banjir menjadi topik utama dalam paripurna laporan reses DPRD Kota
Pekanbaru yang digelar Selasa (20/3/2018) melalui sidang Paripurna I (Pertama) tahun 2018 DPRD Pekanbaru lalu.

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Jhon Romi Sinaga didampingi Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M. Noer dan 26
anggota dewan yang hadir sempat molor. Namun, setelah tamu undangan dan para anggota dewan memenuhi korum Paripuran
bisa dibuka dan berjalan lancar.

Dalan laporan reses I pertama tahun 2018 ini, juru bicara Daerah Pemilihan I (satu) Tarmizi Ahmad menyampaikan sedikitnya
ada 138 pengaduan atau usulan yang disampaikan oleh masyarakat dari 9 anggota dewan yang turun kelapangan di Dapil I
tersebut.

9 Anggota Dewan tersebut seperti, Roni Amriel, Roem Diani Dewi, Darnil, Pangkat Purba, Nofrizal, Fatullah, Eri Pribasuki,
Yusrizal dan Tarmizi Ahmad

"Sebanyak 138 temuan atau usulan tersebut diperuntukkan di beberapa dinas terkait. Di antaranya Dinas PUPR 84 usulan,
Diskes 31, Disdik 8, Dinas Koperasi 3, Dinsos 6, dan Disdukcapil 6 usualan," sebut Tarmizi Ahmad.

Untuk itu, Tarmizi berharap agar aspirasi masyarakat ini tidak mubazir diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru bisa
memperjuangkan aspirasi masyarakat, teruatama persoalan banjir yang masih dikeluhkan. ''Yang paling krusial itu persoalan
banjir, jadi tolong diperhatikan dan dicarikan solusi, " katanya.

Persoalan pelayanan pengurusan KTP, KK juga dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru melalui laporan reses anggota Dewan
Dapil II yakni yang disampaikan oleh Dapot Sinaga, kemudian disusul Dapil III, Dapil IV dan Dapil V yang mana masyarakat
mengeluhkan soal banjir yang tak kunjung teratasi.

"Yang paling sering dikeluhkan itu terkait infrastruktur antisipasi bajir, seperti pembangunan drainase, seperti banjir yang
kerap kali terjadi di jalan kelapa Sawit, Kecamatan Bukit Raya, kita minta Pemko tolong perhatikan," Ungkap Hotman Jubir
Dapil IV

Tidak hanya itu, Hotman juga menyinggung soal Palayanan kepengurusan KTP yang kurang memuaskan jika dibandingkan
dengan kota-kota lain, dimana pemerintah lain sperti di Jambi mau jemput bola dalam kepengurusan KTP, seperti halnya
kepengurusan KTP bagi pemula.

"Di Kota jambi saja anak-anak SMA mereka sudah dilakukan pendataan dan ketika tamat sekolah dan memenuhi syarat bisa
langsung punya KTP, " ujarnya.

Penuntasan persoalan banjir juga disampaikan oleh Jubir Dapil V yakni Desi Susanti.

''Kami sangat berharap pemerintah lebih kosentrasi dalam pembangunan penuntasan soal banjir, pembangunan dan
pembenahanan drainase. Sebab persoalan banjir ini tidak hanya berdampak merugikan ekonomi masyarakat tetapi juga
berdampak kepada kesehatan," harap Desi.

Menanggapi banyaknya aspirasi masyarakat terkait persolan banjir yang disampaikan oleh anggota DPRD pekanbaru, Sekko
Pekanbaru M. Noer mengaku akan ditindaklanjuti dan dijadikan pembahasan di Musrenbang.

''Dengan adanya aturan mengenai reses sebelum Musrenbang sangat bagus sekali. Sehingga apa yang disampaikan oleh
kawan-kawan di DPRD bisa dibahas dimusrenbag, memang tidak semua aspirasi yang disampaikan akan terealisasi karena
keterbatasan anggaran tetapi setidaknya ini sudah menjadi agenda kita,"' terang M Noer.

Terkait Persoalan banjir, M. Noer menilai banjir menjadi persoalan bersama, baik pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional. 

''Persoalan banjir beginilah kondisi kota yang kian berkembang, memang kita perlu membuat DID, masterplan secara
konprehensif dan ini juga sudah ditegaskan oleh Plt Walikota. Namun ini bukan masalah kota saja, karena di setiap wilayah
disuatu kota ada unsur jalan nasional, ada jalan provinsi dan jalan Kota ini yang perlu kita koordinasikan bersama,'' tutup M
Noer. (HN)  (Galeri)

Tanggal Galeri : Selasa, 20 Maret 2018