Terkait Penyaluran Dana Bansos PKH dan BPNT Bermasalah 

PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Setelah dialihkan dari kantor pos terdekat yang dibayarkan per 3 bulan sekali ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui sistem transfer ke rekening pribadi para peserta, maka penyaluran dana bansos bagi peserta PKH dan BPNT menemukan masalah. Seperti data PKH dan BPNT yang tidak valid, buku tabungan serta ATM yang belum dibagikan, kartu ATM peserta yang hilang namun lama diganti serta kebijakan penyaluran bantuan bagi keluarga peserta yang meninggal dunia.

Untuk mencari titik terang atas persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru memanggil pihak Bank bersangkutan yakni perwakilan BRI salah satunya BRI Tuanku Tambusai dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, serta koordinator PKH Pekanbaru, bertempat di ruang paripurna DPRD Pekanbaru, Senin (24/09). Pasalnya, dari 14 ribu warga penerima bansos namun 9 ribu diantaranya masih belum menerima bantuan. 

Hearing ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Zulfan Hafiz, didampingi Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Chairani serta Zainal Arifin dan Darnil selaku anggota Komisi III DPRD Pekanbaru. Selain itu, juga hadir Pimpinan Cabang BRI Tuanku Tambusai Erlan Nasir dan koordinator PKH se-Pekanbaru.

Penyaluran dana bansos bagi peserta PKH dan BPNT, sebelumnya dilakukan melalui kantor pos terdekat yang dibayarkan per 3 bulan sekali. Namun pada awal tahun 2018 lalu, penyaluran dana bansos dialihkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui sistim transfer dana via rekening pribadai para peserta.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz mengatakan, untuk Pekanbaru sendiri ada sekitar 14 ribu warga yang berhak menerima dana bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Hanya saja, 9 ribu diantaranya mengalami masalah dan tidak menerima dana tersebut. 

''Saya minta data valid dari semua pihak, sehingga tidak ada lagi kekeliruan terkait permasalahan ini. Kita sebagai percontohan nasional, harus bisa menyukseskan program ini. Kita akan selidiki dan perbaiki kesalahan data yang ada, sehingga bisa terlaksana dan masyarakat miskin bisa terbantu,'' ungkap Zulfan, Senin (24/09).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Chairani. Menurutnya, ada 2 permasalahan yang dihadapi yakni sistim distribusi penyaluran serta data base yang salah sejak awal yang harus kembali dilakukan perbaikan oleh semua pihak terkait.

''Saya tidak terima kalau data hanya sebatas kata si anu dan kata si itu. Saya minta, mohon data ini dilaporkan per kasus per orang by name by address. Saya minta data kita diperbaiki, sehingga kasus ini bisa bersama-sama kami bawa ke Kementerian Sosial,'' terang Chairani. 

Sementara itu, Pimpinan BRI cabang Tuanku Tambusai, Erlan Nasir mengatakan, permasalahan ini dipicu akibat adanya perbedaan data antara Kementerian Sosial RI dengan BRI pusat. Pihaknya berharap, permasalahan ini segera dituntaskan dan tidak dibiarkan berlarut-larut.  ''Data peserta PKH yang diterima pendamping dari Kemensos dengan data kita dari BRI pusat berbeda. Ini akan diperbaiki sehingga program ini bisa berjalan lancar dan tidak menemui kendala lagi. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena ini menyangkut hajat hidupmasyarakat banyak,'' ungkap Erlan. (HEN).

ADV DPRD PEKANBARU

SENIN (24/9) 2018

Ketua Komisi III Zulfan Hafis saat mendengarkan keluhan peserta Program Keluarga Harapan

Zulfan Hafis didampingi anggota Komisi III dan Dinsos meminta klarifikasi pihak Bank BRI sebagai penyalur Dana Bansos PKH

Erlan Nasir Pimpinan BRI Cabang Tuanku Tambusai Saat memberi klarifikasi terkait persoalan dana Bansos

Suasana saat hearing antar Komisi III, Dinsos, Pihak Bank dan PKH

Pihak Bank BRI saat memaparkan kendala Bansos yang terlambat masuk ke rekening anggota PKH

Pihak Bank BRI saat mendengarkan permintaan Komisi III agar dicarikan win-win solution Pihak Bank BRI saat mendengarkan permintaan Komisi III agar dicarikan win-win solution