INHU--(KIBLATRIAU.COM)-- Terkait adanya polemik lahan plasma KUD Bina Sejahtera PT Tesso Indah di Kabupaten Indragiri Hulu, membuat dua pengacara saling memberi somasi. Kuasa hukum warga Desa Pasir Ringgit, Pengacara Benni Fransisco  Butar Butar S.H memberi somasi kepada KUD Bina Sejahtera. Sedangkan kuasa hukum KUD Bina Sejahtera Patar Pangasian S.H memberi somasi kepada Kepala Desa Pasir Ringgit, Ketua UPT termasuk somasi kepada kuasa hukum warga Benni  
Fransisco Butar Butar.

Pengacara Benni Fransisco Butar Butar menyampaikan somasi kepada KUD Bina Sejahtera atas nama pemerintahan desa dan masyarakat Desa Pasir Ringgit berdasarkan surat kuasa yang diterimanya dari Kepala Desa Pasir Ringgit Ali Borkat Pulungan dan  Ketua Unit Pengelola Koperasi (UPK) Bina Sejahtera Desa Pasir Ringgit, Mustawa.

Somasi yang disampaikan B Fransisco Butar Butar kepada KUD Bina Sejahtera sudah dua kali dilakukan. Inti somasi tersebut menyatakan bahwa kliennya dan seluruh  
anggota KUD Bina Sejahtera beserta afiliasinya sejumlah 389 KK yang terdaftar dan berada dalam wilayah Desa Pasir Ringgit akan membentuk Koperasi Unit Desa sendiri atau mandiri berdasarkan domisili badan usaha kebun KKPA yang teregistrasi di  Desa Pasir Ringgit.

''Sudah dua kali kita sampaikan somasi. Sehingga klien kami memutuskan memanen sendiri kebun plasma yang khusus milik anggota KUD Bina Sejahtera di Desa Pasir Ringgit. Jadi saya sebagai kuasa hukum tidak benar menyuruh masyarakat memanen  kebun. Saya hadir waktu itu di lokasi karena menjaga klien saya agar tidak terjadi konflik dengan pihak perusahaan,'' ungkap Fransisco Butar Butar, Senin (3/4).Dia juga membantah disebut mengintimidasi beberapa orang pemuka masyarakat Desa Pasir  
Ringgit yang sebelumnya menyatakan tidak mendukung kliennya.''Tidak benar saya mengintimidasi apalagi mengancam pemuka masyarakat. Saya hanya menemui mereka mempertanyakan kebenaran terkait pernyataan mereka di media," sebutnya.Jadi, sambung Fransisco Butar Butar, intinya dari somasi yang  disampaikannya kepada KUD Bina Sejahtera, kliennya hanya ingin mendirikan Koperasi sendiri guna mengelola kebun KKPA mereka dengan dasar yang sudah disampaikan secara lengkap di surat somasi tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum KUD Bina  Sejahtera, pengacara Patar Pangasian S.H menyampaikan somasi kepada pengacara Benni Fransisco Butar Butar, Ketua UPK Bina Sejahtera Desa Pasir Ringgit Mustawa Mus dan Kepala Desa Pasir Ringgit Ali Borkat Pulungan, menerangkan bahwa objek  perjanjian kerjasama KUD Bina Sejahtera (kliennya) adalah sebidang tanah perkebunan beserta tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya berdasarkan HGU nomor 106/Pasir Ringgit, Alang Kepayang, Danau Baru seluas 1.624 hektar dengan Izin Usaha  Perkebunan (IUP) nomor 171 tahun 2014 (revisi ke 3).

Bahwa pelaksanaan perjanjian pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan yang dilakukan KUD Bina Sejahtera adalah dengan sistem pembagian hasil secara  tanggung renteng (hasil usaha pengelolaan kebun dibagi rata kepada anggota koperasi. Bukan pembagian areal.

Patar juga menyampaikan somasi bahwa tindakan diduga membawa sekelompok orang merusak portal dan menjarah buat kelapa sawit milik KUD Bina Sejahtera adalah perbuatan melawan hukum. ''Perbuatan melawan hukum ini sudah kami laporkan  kepada Polres Inhu dan saat ini sedang berjalan agar dapat dilimpahkan kepada pengadilan umum," kata Patar.Patar Pangasian S.H juga memperingatkan pengacara Fransisco Butar Butar, Kades Pasir Ringgit Ali Borkan Pulungan dan Ketua UPK Mustawa  Mus agar menghentikan seluruh tindakan melawan hukum penjarahan atau memanen secara tidak sah di areal kebun milik KUD Bina Sejahtera.

''Kami juga sudah mengingatkan mereka agar menghentikan seluruh tindakan provokasi termasuk pengerahan  massa, mengancam dan atau intimidasi terhadap pekerja klien kami KUD Bina Sejahtera. Jika ini tidak diindahkan kami akan melakukan tuntutan hukum lebih lanjut,'' tegas Patar.(Fik)