PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R), Satria Kusuma mengajak masyarakat untuk melihat dengan cermat konflik mosi yang terjadi di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis.

"Konflik mosi yang terjadi ini sepertinya telah menarik perhatian berbagai pengamat politik dadakan di Kabupaten Bengkalis," ujar Satria Jumat (1/9/2023).

Satria menekankan pentingnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat penilaian dan sebaiknya tidak terpengaruh oleh opini yang seolah-olah telah memutuskan kesalahan seseorang.

"Kepada warga Kabupaten Bengkalis, saya ingin menyarankan agar teliti dalam mengevaluasi informasi yang diterima. Jangan terjerumus pada pandangan yang bersifat meremehkan seseorang demi mencapai tujuan tertentu.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip menghormati hak individu untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia," jelas Satria.

Satria juga mengungkapkan bahwa mosi tidak percaya ini memiliki akar penyebab yang kemungkinan merupakan konflik yang sudah lama berkecamuk dan baru mencuat ke permukaan hari ini.

"Terlebih lagi, ada kabar di masyarakat bahwa konflik ini bermula dari penolakan masuknya empat anggota DPRD Bengkalis ke dalam pansus DPRD. Hal ini mungkin telah membuat 36 anggota DPRD lainnya merasa bahwa tindakan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam, dan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkalis, Syahrial, tidak sesuai dengan garis yang benar," ungkap Satria.

Mengenai masalah PAW empat anggota DPRD, Satria menegaskan pentingnya saling menghormati hak individu dan menekankan agar tidak terlalu berambisi untuk memaksakan kehendak serta menuntut penghargaan hak sendiri.

"Jangan sampai kita lupa bahwa empat anggota DPRD yang mengalami PAW juga memiliki hak untuk mengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terlebih lagi, mereka sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis. Saya mengajak kita semua untuk menghormati proses ini," tegas Ketua HPPMS-R.

Satria berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang, mengingat ini merupakan masalah internal DPRD Bengkalis yang paling paham tentang situasi tersebut.

"Karena ini adalah masalah internal DPRD Bengkalis, mari kita biarkan mereka yang paling berpengetahuan untuk menemukan solusinya. Saya juga mengingatkan agar pihak-pihak yang mungkin kurang memahami masalah ini untuk tidak berbicara secara tergesa-gesa dan memberikan pernyataan jika kita tidak benar-benar memahami permasalahan ini. Semoga masalah ini dapat segera teratasi," tutur Satria.

Sementara itu saat dikonfirmasi secara terpisah Gubernur Riau yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Riau, Syamsuar mengatakan konflik mosi yang terjadi di DPRD Bengkalis sesuai peraturan.

"Semua parpol yg pindah partai diganti atau PAW, sesuai peraturan," singkat Syamsuar mengakhiri. (Fik)