JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Massa aksi 212 berencana melaksanakan reuni 212 pada 2 Desember 2018 mendatang di kawasan Monas. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta pemerintah dan aparat kepolisian tidak melarang rencana reuni tersebut. "Saya sudah sampaikan bahwa kita harus pastikan pemerintah dan aparat itu memperbolehkan reuni," kata Sandiaga di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11). Sandiaga akan mengecek izin reuni di kawasan Monas pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apabila benar reuni itu sudah mendapat restu, dia mengaku bersyukur. "Nah ini yang saya ingin tanya ke Pak Anies, sampai sekarang saya belum terhubung dengan Pak Anies," ujarnya. Meski demikian Sandiaga belum dapat memastikan kehadiran dirinya pada reuni tersebut. "Saya mesti mengecek dulu karena jadwal saya sampai Desember sudah full, ini kebetulan hari ini di Jakarta," katanya.

Sandiaga akan berdiskusi dengan Calon Presiden Prabowo Subianto apakah kehadiran mereka berdua efektif atau hanya perlu salah satu dari mereka yang akan hadir. "Saya ingin bicarakan dengan Pak Prabowo karena efektifitas kita hadir, kalau dua-duanya hadir di sana, kalau cuma satu yang hadir seperti apa. Prioritas kita (kampanye) menyapa masyarat dan menampung aspirasi bidang ekonomi dan menawarkan solusi dan kalau saya punya 24 jam, maka 24-24 jamnya saya mau di desa," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan Lapangan Monumen Nasional (Monas) digunakan untuk Reuni Akbar 212 yang digelar pada 2 Desember 2018 mendatang. Pihaknya menyetujui kegiatan Reuni Akbar 212 dilangsungkan di Monas. Tinggal pihak panitia mengurus izin keramaian ke kepolisian. "Kalau izin keramaian itu dari kepolisian. Dari kami tentang tempatnya memang bisa digunakan," ujar dia, Selasa (19/11).

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengaku pihaknya tak melarang rencana kegiatan itu. Kendati demikian, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya itu harus memenuhi aturan yang sudah ada. Terlebih tak harus mengumpulkan massa aksi dengan jumlah yang banyak. "Semua elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak harus dalam jumlah banyak, karena akan cenderung setidaknya ada gangguan keamanan. Ada gangguan kemacetan dan lain-lain," katanya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/11).

Dia ingin agar pihak 212 melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada aparat keamanan soal aksi yang ingin diadakan. Karena aksi 212 tersebut selalu diikuti dengan massa yang banyak. "Kami mengimbau semua panitia pelaksana untuk duduk bareng dulu membicarakan bagaimana aksi unjuk rasa bukan hanya rencana 212 tapi semua rencana semuanya dilihat dulu ada untung ruginya," ujarnya. Diketahui, Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni di Monas, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2018 mendatang. Panitia tengah mempertimbangkan untuk mengundang pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

"Sedang dipertimbangkan, didiskusikan, dimusyawarahkan dengan panitia," ujar Ketua PA 212 Slamet Maarif usai pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/11). Slamet juga belum bisa memastikan apakah Pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab bakal hadir pada Reuni 212 nanti. Namun ia memastikan, Rizieq bakal memberikan sambutan baik langsung maupun melalui video pada acara silaturahmi sekaligus peringatan Maulid Nabi tersebut. Lebih lanjut, Slamet mengklaim pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan terkait acara Reuni 212 itu ke Mabes Polri. Alumni dari berbagai penjuru Tanah Air juga disebut telah siap hadir pada acara tersebut."Kami berdoa bersama buat anak bangsa sekaligus memperingati Maulid Nabi. Insya Allah zikirnya (dipimpin) dengan Ustaz Arifin Ilham dan diiringi oleh grup selawat Sabyan Nissa," ucap Slamet.(Net/Hen)