PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--  Tampak emosi memuncak, tangis meledak dan kemarahan pecah di salah satu sekolah di Pekanbaru. Seorang orang tua siswa SD Taruna Pekanbaru meluapkan amarahnya setelah mengetahui anaknya tidak bisa mendaftar ke SMP negeri di sekitar tempat tinggal mereka, hanya karena kesalahan fatal dalam data Dapodik yang dimasukkan oleh pihak sekolah.

Sudah dua hari sejak dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP, namun harapan keluarga itu pupus. Dimana alamat domisili sang anak tercatat berasal dari luar Provinsi Riau — padahal mereka jelas-jelas tinggal di Kota Pekanbaru. Akibatnya, sang anak tak bisa masuk melalui jalur zonasi, satu-satunya jalur prioritas bagi siswa berdomisili di dekat sekolah tujuan.

“Ini bukan salah anak saya! Ini murni kelalaian sekolah. Masa depan anak saya dipertaruhkan karena mereka tak becus input data!” teriak orang tua siswa, dengan nada tinggi dan mata berkaca-kaca saat ditemui di dalam ruangan kepala sekolah, Selasa (24/06/2025)

Dalam sistem PPDB, terdapat lima jalur penerimaan yakni Zonasi, Prestasi, Tes, Afirmasi, dan Mutasi. Namun karena data Dapodik menyebut alamat luar provinsi, sang anak hanya bisa ikut jalur mutasi — jalur yang sangat terbatas dan bukan prioritas utama. Jalur zonasi yang seharusnya menjadi haknya kini tertutup total.

Kekacauan ini langsung menyorot kinerja SD Taruna Pekanbaru. Kepala Sekolah, Maulana, akhirnya angkat bicara. Dengan wajah tertunduk, ia mengakui kesalahan tersebut berasal dari pihak sekolah.

“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ini kesalahan dan kelalaian kami dalam pengisian data Dapodik. Kami akan lebih teliti untuk ke depannya,” ujar Maulana dalam pernyataan resmi.

Namun, permintaan maaf itu tak cukup. Masa depan siswa dipertaruhkan, dan hanya dalam hitungan hari sebelum pendaftaran ditutup. Orang tua siswa pun menuntut tanggung jawab lebih serius dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

"Jangan hanya bilang maaf. Solusinya apa? Anak saya bisa gagal sekolah hanya karena satu entri salah di komputer,," tegas salah satu orang tua inisial buk Mai dengan nada tinggi, menggambarkan frustrasi yang dirasakan banyak orang tua lainnya.

Insiden ini membuka tabir lemahnya pengawasan terhadap input data penting seperti Dapodik. Di tengah sistem zonasi yang kian ketat, satu kesalahan administratif bisa menjadi pemutus masa depan anak-anak bangsa. "Pendidikan adalah hak, bukan korban dari kelalaian sistem. Kalau bisa untuk operator itu dicari orang yang punya skil di bidangnya. Jadi, gaji dan khusus sebagai operator,sehingga tidak terjadi kesalahan lagi," tegasnya  dengan nada kesal.***