Laporan : Rizki Kurniawan 
Pekanbaru

    SUASANA tampak berbeda. Pasalnya, ada aksi demo yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (9/9/2025) terkait
dugaan ketidakadilan dalam seleksi atlet panahan untuk ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025.

Dimana puluhan massa yang tergabung  dalam Laskar Melayu Bersatu (LMB) Nusantara bersama para orang tua atlet menuntut transparansi dan investigasi terhadap Perpani Riau yang dianggap melakukan praktik nepotisme, pungli serta membuat aturan yang merugikan atlet.

Indra Gunawan selaku koordinator aksi menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan demonstrasi jika permasalahan tidak selesai hari ini.

“Kami marah karena kami sayang. Jika tidak ada kejelasan, kami akan membawa massa lebih banyak lagi,” tegas Indra.

Salah satu orang tua atlet, Saiful Iswadi, turut menyuarakan kekecewaan. Ia mengatakan anaknya yang bernama Lipia berhasil melewati limit skor seleksi, bahkan lebih dari target, namun tetap tidak dipilih.

“Perpani Riau membuat skema 3 putra dan 1 putri, ini sangat tidak adil. Kenapa tidak dibagi 2 saja . Bukankah ini merendahkan perempuan juga, saya merasa dari awal hal ini sudah diatur. Ada anak-anak oknum yang diuntungkan. Ini mencederai perjuangan anak-anak kita yang sudah berlatih keras,” kesal Iswadi. Ia mendesak Kadispora Riau, Erisman Yahya, untuk segera melakukan investigasi terhadap Perpani.

Kadispora Riau, Erisman Yahya, yang hadir di lokasi berupaya menenangkan massa. “Kita punya semangat yang sama, yakni atlet yang kita utus harus berpotensi mengharumkan nama daerah. Saya berjanji akan membentuk tim investigasi,” terang Erisman.

Dalam aksi itu juga hadir Wakil Ketua Perpani Riau, Drs. H. Abdul Muis, M.Pd, serta Binpres Perpani Riau, Dr. Sasmarianto, S.Pd.I.

Sasmarianto menyampaikan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka dan disepakati oleh seluruh pihak dengan hasil 3 atlet putra dan 1 atlet putri. Namun, pernyataan itu justru memicu suasana memanas. Massa menilai keterangannya tidak sesuai fakta lapangan. Akibat desakan massa, Sasmarianto dan Abdul Muis diminta meninggalkan lokasi.

Ketua Perpani Riau, Ir. Yudha Baktiya, juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Massa menuding adanya dugaan pungli sebesar Rp100 ribu kepada atlet yang mengikuti seleksi POPNAS, serta peralatan panahan dari dana hibah yang belum menyentuh seluruh atlet. Selain itu, aturan teknis seleksi dinilai merugikan karena tidak mencakup kategori individu, mix team, dan regu, melainkan memenangkan pihak yang justru kalah di arena seleksi dengan dalih menggunakan hasil rapat yang ternyata tidak disepakati semua pihak.

Iswadi berharap Dispora dan KONI Riau bertindak tegas dalam menyikapi persoalan ini. “Pengurus Perpani seakan membuat aturan sepihak yang jelas-jelas merugikan. Kami minta ketegasan agar kasus seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Aksi yang berlangsung dalam kondisi cuaca mendung dengan pengawalan ketat aparat menegaskan bahwa perjuangan ini murni demi keadilan dan masa depan atlet muda Riau, bukan kepentingan kelompok tertentu.***

Adapun LMB Nusantara melalui orasinya menyampaikan 10 tuntutan resmi kepada Gubernur Riau, Dispora, Kejati, dan KONI Riau, sebagai berikut:

1. Mendesak Gubernur Riau menginvestigasi proses seleksi POPNAS 2025 oleh Perpani Riau yang diduga sarat nepotisme.

2. Mendesak Dispora Riau menginvestigasi seleksi POPNAS panahan di Riau.

3. Meminta Kejati Riau mengusut dugaan pungli Rp100 ribu dari atlet serta praktik nepotisme.

4. Mendesak Kejati Riau memeriksa anggaran Dispora yang membebani atlet dengan biaya seleksi.

5. Mendesak Kejati Riau mengaudit LPJ Perpani Riau terkait penggunaan anggaran tahunan.

6. Mendesak Kadispora melakukan seleksi atlet secara lebih profesional ke depan.

7. Jika Kadispora gagal, merekomendasikan Gubernur untuk mencopot Kadispora Riau.

8. Mendesak Kejati Riau memeriksa seluruh anggaran Dispora Riau.

9. Merekomendasikan KONI Riau mereformasi Perpani Riau agar kasus serupa tidak terulang.

10. LMB Nusantara berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas.