PEKANBARU --(KIBLATRIAU.COM)-- 
Ketua RW 15, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, H Zakaria SE mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (1/10/2025).

Kedatangan pria yang juga mantan pejabat Pemko Pekanbaru ini tujuannya ingin berjumpa dengan ketua DPRD ataupun ketua komisi 1 yang membidangi tentang pemerintah dan hukum untuk menyampaikan usulan dan aspirasi masyarakat juga supaya jabatan Ketua RW di Kota Pekanbaru segera dihapus atau ditiadakan.

Data yang dirangkum, Zakaria SE tiba di depan kantor DPRD Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman sekitar pukul 10.20 Wib. Kemudian ia langsung masuk melalui pintu depan . Selanjutnya, Zakaria langsung menanyakan kepada petugas yang ada di Kantor DPRD Kota Pekanbaru 
tersebut. Salah seorang petugas menyampaikan bahwa ketua komisi satu tidak ada di tempat,dengan alasan kemarin di DPRD Pekanbaru sudah mengejar rapat paripurna,sehingga hari ini para anggota dewan tidak masuk kantor.

Setelah beberapa waktu berada di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Zakaria sempat berjumpa dengan Wakil Ketua DPRD T Azwendi. Pada saat itu, Zakaria langsung menyampaikan usulan tersebut kepada T Azwendi. Namun, sayang hanya beberapa detik berkomunikasi, ternyata T Azwendi mengatakan bahwa ia akan menjumpai Inspektorat, sehingga niat untuk menyampaikan tidak kesampaian. Tetapi, lebih kurang 30 menit menunggu,namun T Azwendi tidak muncul, padahal ia sempat bilang tunggu sebentar dan langsung pergi meninggalkan Zakaria yang sempat bercerita dengan T Azwendi.

Menurut Zakaria SE bahwa kedatangan pertama ia ke kantor DPRD Kota Pekanbaru ini untuk menyampaikan usulan dan aspirasi nya kepada pihak DPRD Kota Pekanbaru agar jabatan Ketua RW dihapus saja .

"Ya, kedatangan saya ke kantor DPRD Kota Pekanbaru ini jelas. Karena saya ingin menyampaikan usulan baik dari saya dan masyarakat terkait jabatan Ketua RW segera dihapus. Namun, tadi, kita tidak bisa bertemu dengan anggota DPRD atau pu Ketua Komisi satu. Sebenarnya,tadi saya kecewa juga, karena sempat berjumpa dengan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.

Akan tetapi, saya tidak sempat menyampaikan usulan dan  keinginan dan permasalahan ini, sebab ia langsung bergegas pergi. Namun, itu tidak jadi masalah, untuk keinginan masyarakat saya akan kembali datang ke kantor DPRD Kota Pekanbaru ini menyampaikan aspirasi. Oleh sebab itu, saya akan membuat surat terlebih kepada pihak Komisi 1, sehingga nanti bisa bertemu untuk menyampaikan usulan terkait jabatan Ketua RW ini," ungkap Zakaria kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

Sambung Zakaria, bahwa usulan jabatan Ketua RW supaya dihapus tersebut bukan tanpa alasan yang kuat. Dikatakan Zakaria,  tujuannya untuk mempercepat
birokrasi pemerintahan dan menghemat anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Sebab,  anggaran yang dikeluarkan Pemko Pekabaru cukup banyak untuk membayar gaji Ketua RW tersebut.  Selain itu,  melalui birokrasi Rukun Tetangga (RT), maka pelayanan masyarakat akan lebih cepat sampai ke tingkat kelurahan.

“Pada dasarnya,  RW itu tidak memiliki wilayah. Dimana, RW ditunjuk hanya sebagai koordinator kelurahan. Sementara di kantor lurah sendiri ada jabatan kasi-kasi yang bertugas sebagai koordinator RT/RW. Jadi lebih baik diberdayakan kasi-kasi tersebut.Oleh sebab itu,  proses dan pelayanan birokrasi tentu semakin cepat dan tepat," ujar Zakaria.

Ditambahkan Zakaria, di Kota Pekanbaru  saat ini diperkirakan ada sekitar 771 RW. Insentif Ketua RW setiap bulan Rp750 ribu per RW, jika dikalikan 12 bulan, maka anggarannya sekitar lebih kurang Rp7 miliar. Dengan demikian sambung Zakaria, jika anggaran ini dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, mungkin jauh lebih bermanfaat. Seperti untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas dan lain-lainnya, sehingga tidak menghabiskan anggaran. ***