SUMBAR--(KIBLATRIAU.COM)-- DPRD Sumatera Barat bakal melayangkan surat ke Presiden RI Joko Widodo perihal penolakan dari sejumlah elemen masyarakat terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat ke Presiden Jokowi dalam menyikapi tuntutan pengunjuk rasa yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.“Tugas kami sebagai wakil rakyat, menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat. Jika berkaitan dengan Perda langsung bisa kita putuskan, tapi ini wewenang pusat, untuk itu kita sampaikan,” kata Supardi di Padang, Sabtu (10/10/2020). Karena aksi unjuk rasa berlangsung selama dua hari, kata Supardi, maka pihaknya akan melayangkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Jokowi.

Meskipun kata Supardi, wewenangnya terhadap UU itu ada di pusat, namun ia berjanji akan memperjuangkan hal tersebut.''Memang DPRD bukan wakil pemerintah pusat di daerah, namun wakil rakyat dan harus meneruskan perjuangan rakyat,'' jelas Supardi.Adapun isi surat nanti berasal dari tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa selama dua hari aksi unjuk rasa tersebut.“Untuk isi suratnya sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan demonstran, ada dua, Surat dengan Nomor 019/896-FPP-2020 dan nomor 019/912/FPP-2020 untuk meminta pemerintah mencabut UU tersebut,” kata Supardi.(Net/Hen)