PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Penyusunan anggaran daerah tidak hanya menentukan arah belanja pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Karena itu, setiap  kebijakan anggaran harus dirancang secara matang agar mampu menghasilkan manfaat yang nyata dan terukur. Ketua DPRD Riau Kaderismanto menjelaskan bahwa, tantangan pembangunan Riau ke depan membutuhkan perencanaan yang matang serta  kebijakan yang tepat. Kondisi tersebut sekaligus menuntut adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau dalam menentukan arah pembangunan daerah.

''Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan Provinsi Riau ke depan membutuhkan perencanaan yang matang. Kebijakan yang tepat, serta sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau,'' terang Kaderismanto di Gedung DPRD Riau,  Pekanbaru, Kamis (29/10/2026). Menurutnya sejumlah sektor strategis harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai memiliki peran penting  dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Riau.

''Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta  pemerataan pembangunan antar daerah harus senantiasa menjadi perhatian bersama sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,'' ungkapnya.

Kaderismanto menegaskan, pembangunan tersebut harus berjalan seiring dengan pengelolaan APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah tidak cukup hanya terserap, tetapi harus mampu memberikan dampak  terhadap perekonomian dan membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berkembang. ''Di samping itu, pengelolaan APBD Riau harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, membuka  kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.

Ia menilai, orientasi tersebut menjadi penting karena setiap kebijakan belanja pemerintah pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penggunaan anggaran juga perlu diarahkan pada program yang memiliki indikator keberhasilan dan  hasil yang dapat diukur. ''DPRD Riau menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang terukur bagi kepentingan masyarakat," sebut Kaderismanto.

Diterangkannya, pembahasan dan kesepakatan anggaran tidak boleh berhenti pada pemenuhan tahapan administratif. Seluruh program yang telah disepakati harus diterjemahkan dalam pelaksanaan pembangunan yang konsisten, tepat sasaran dan sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen keuangan tahunan pemerintah daerah. Tetapi menjadi instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat perekonomian masyarakat dan  meningkatkan daya saing Riau.

''Dengan demikian, kesepakatan yang kita tandatangani pada hari ini tidak berhenti sebagai kesepakatan administratif semata. Namun, melainkan menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan secara konsisten,  tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,'' tutur Kaderismanto. ***